Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Tetapi, bagi perusahaan, pajak dipandang sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih sehingga perlu dikelola dengan efektif dan efisien. Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai strategi pengelolaan pajak yang tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak (tax planning). Nah, apa itu perencanaan pajak? Yuk kita bahas selengkapnya dalam artikel ini!

Pengertian Perencanaan Pajak

  Perencanaan pajak (tax planning) adalah langkah yang dilakukan wajib pajak untuk mengatur aktivitas usaha maupun transaksi keuangan agar beban pajak yang timbul dapat ditekan seminimal mungkin tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Biasanya dilakukan sejak awal sebelum transaksi terjadi. Dalam prakteknya, perencanaan pajak bukan menghindari pajak secara ilegal, namun memanfaatkan celah, fasilitas, dan alternatif yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk mencapai efisiensi pajak sehingga laba setelah pajak perusahaan dapat dimaksimalkan. 

Tujuan Perencanaan Pajak

1. Mengurangi beban pajak secara legal: Perusahaan berusaha mencari alternatif transaksi yang menghasilkan pajak lebih rendah tetapi tetap sesuai aturan.
2. Meningkatkan efisiensi perusahaan: Beban pajak yang lebih kecil menyebabkan laba bersih meningkat sehingga dana perusahaan dapat digunakan untuk ekspansi atau investasi.
3. Menghindari sanksi perpajakan: Perencanaan yang baik membantu perusahaan memenuhi kewajiban pajak dengan benar sehingga terhindar dari denda maupun pemeriksaan.
4. Mendukung pengambilan keputusan manajemen: Aspek pajak menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kebijakan perusahaan.

Karakteristik Perencanaan Pajak

  Perencanaan pajak yang baik memiliki beberapa karakteristik, antara lain tidak melanggar undang-undang perpajakan, mempunyai tujuan bisnis yang jelas, didukung oleh dokumen dan bukti transaksi yang memadai, dilakukan secara berkesinambungan, serta mempertimbangkan resiko perpajakan di masa depan. Perencanaan pajak berbeda dengan penggelapan pajak (tax evasion). Perencanaan pajak dilakukan secara legal, sedangkan penggelapan pajak melanggar hukum.

Strategi Perencanaan Pajak

1. Memilih Bentuk Biaya yang Dapat Dikurangkan Pajak: Biasanya perusahaan berusaha mengubah biaya yang tidak dapat dikurangkan (non deductible expense) menjadi biaya yang dapat dikurangkan (deductible expense). Contohnya dengan memberi fasilitas kepada karyawan.

2. Pemanfaatan Natura dan Kenikmatan: Natura adalah pemberian dalam bentuk barang atau fasilitas, seperti makan siang, fasilitas kendaraan, rumah dinas, kupon makan, dan sembako. Setelah berlakunya ketentuan terbaru perpajakan di Indonesia, beberapa natura dan kenikmatan tertentu dapat menjadi objek pajak bagi karyawan dan dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Pemilihan antara memberikan gaji tunai atau natura dapat mempengaruhi PPh Pasal 21 karyawan, biaya fiskal perusahaan, dan take home pay karyawan.

Contoh Kasus Natura dan Gaji

Misalnya terdapat dua alternatif kompensasi untuk karyawan lajang (TK/0):

Alternatif 1

• Gaji tunai: Rp10.000.000
• Tidak ada tunjangan makan

Alternatif 2

• Gaji tunai: Rp7.000.000
• Tunjangan makan/natura makan: Rp3.000.000

Asumsi:

• Status TK/0
• PTKP Rp 54.000.000 per tahun
• Biaya jabatan = 5?ri Penghasilan Bruto (maksimal Rp 6.000.000/tahun atau Rp 500.000/bulan)
• Tarif PPh progresif berlaku umum
• Tunjangan makan diberikan dalam bentuk natura makan bersama kantor sehingga termasuk fasilitas tertentu yang dapat memperoleh perlakuan pajak khusus.

Perbandingan Dampak Pajak

Alternatif 1 (Gaji Rp10.000.000)

Penghasilan bruto setahun = 10.000.000 × 12 = Rp 120.000.000

Biaya jabatan = 5% x 120.000.000 = Rp 6.000.000

Penghasilan neto setahun = 120.000.000 - 6.000.000 = Rp 114.000.000

PKP = 114.000.000 ? 54.000.000 = Rp 60.000.000 

PPh terutang = 5% × Rp 60.000.000 = Rp 3.000.000

PPh per bulan = 3.000.000 : 12 = Rp 250.000

Take home pay per bulan = 10.000.000 ? 250.000 = Rp 9.750.000

Total manfaat ekonomis = Rp 9.750.000

Alternatif 2 (Gaji Rp7.000.000 + Natura Makan)

Jika tunjangan makan diberikan dalam bentuk natura tertentu yang memperoleh perlakuan pajak khusus, maka nilai natura tersebut tidak seluruhnya menjadi objek PPh 21 bagi karyawan.

Penghasilan bruto setahun dari gaji = 7.000.000 × 12 = Rp 84.000.000

Biaya jabatan = 5% x 84.000.000 = Rp 4.200.000

Penghasilan neto setahun = 84.000.000 - 4.200.000 = Rp 79.800.000

PKP = 79.800.000 ? 54.000.000 = Rp 25.800.000

PPh terutang = 5% × 25.800.000 = Rp 1.290.000

PPh per bulan = 1.290.000 : 12 = Rp 107.500

Take home pay per bulan:

• Gaji bersih = 7.000.000 - 107.500 = Rp 6.892.500
• Ditambah fasilitas makan senilai Rp 3.000.000

Total manfaat ekonomis = Rp 9.892.500

Analisis Perbandingan

  Dari ilustrasi di atas, terlihat bahwa alternatif kedua menghasilkan beban PPh lebih rendah karena sebagian kompensasi diberikan dalam bentuk natura makan. Berdasarkan UU HPP dan aturan turunannya seperti PMK Nomor 66 Tahun 2023, makanan dan minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja untuk seluruh pegawai memang dikecualikan dari objek PPh 21. Strategi seperti ini sering digunakan perusahaan sebagai bagian dari perencanaan pajak agar tetap dapat memberi kesejahteraan bagi karyawan, karyawan mendapat manfaat yang lebih besar, dan beban pajak bisa lebih efisien. Tetapi pemberian natura harus tetap memperhatikan ketentuan perpajakan terbaru, karena tidak semua natura mendapat perlakuan pajak yang sama.

  Perencanaan pajak adalah bagian penting dalam manajemen perusahaan karena membantu menciptakan efisiensi tanpa melanggar hukum. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah mengatur bentuk kompensasi bagi karyawan, seperti menggunakan natura dan kenikmatan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk benar-benar memahami peraturan perpajakan dan menerapkan perencanaan pajak agar dapat menekan beban pajak dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Untuk lebih lengkapnya materi ini akan dipelajari dalam mata kuliah Aplikasi dan Perencanaan Pajak. 

Referensi:

Anasta, Lawe, et al. (2023). MANAJEMEN PAJAK: Teori, Strategi, & Implementasi. Salemba Empat.

Pohan, Chairil Anwar. (2013). MANAJEMEN PERPAJAKAN: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Gramedia Pustaka Utama.

PMK No. 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan.

(Nadine)

❮ ❯

×

Facebook

WhatsApp

X

LinkedIn

Copy Link