Sejak Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 131 Tahun 2024 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) No. 1 Tahun 2025 resmi diterbitkan, terdapat beberapa perubahan signifikan dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia. Perubahan ini terdiri dari tarif PPN, dasar pengenaan pajak (DPP), dan masa transisi yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha. Mari kita bahas aturan-aturan baru tersebut dan implikasinya bagi wajib pajak.

Tarif PPN 2025: 12% untuk Barang Mewah dan Barang Lain

       Sesuai dengan PMK 131/2024, tarif PPN untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar 12%. Tarif ini berlaku untuk barang mewah ataupun barang/jasa lainnya. Namun, terdapat perbedaan dalam cara menghitung DPP (Dasar Pengenaan Pajak) antara kedua kategori tersebut.

1. Barang Mewah

Untuk menghitung PPN bagi barang mewah, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah harga jual penuh atau nilai impor. Cara perhitungannya dengan mengalikan tarif PPN 12?ngan nilai impor penuh atau harga jual penuh.

2. Barang/Jasa Lain

Untuk menghitung PPN bagi barang/jasa lain, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah nilai lain, yaitu 11/12 dari harga jual, nilai impor, atau penggantian. Perhitungan PPN dengan cara mengalikan tarif 12?ngan nilai lain.

Masa Transisi: 1 Januari - 31 Maret 2025

    Dalam PMK 131/2024, juga mengatur tentang masa transisi yang berlaku dari 1 Januari hingga 31 Maret 2025. Selama masa ini, terdapat beberapa ketentuan khusus yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Penghitungan DPP

       Untuk barang mewah, DPP menggunakan nilai lain selama masa transisi. Sementara untuk barang/jasa lain, tidak ada perubahan yang signifikan dalam perhitungan DPP.

2. Kode Faktur Pajak

   Selama masa transisi, wajib pajak seharusnya menggunakan Kode Faktur 04, tetapi diperbolehkan menggunakan Kode Faktur 01 untuk barang/jasa selain kategori mewah. Hal ini dilakukan untuk memberi kemudahan bagi para pelaku usaha yang belum menyesuaikan sistem aplikasi perusahaan dengan aturan baru.

Masa Pemutihan: Fleksibilitas dalam Penghitungan PPN

    Selama masa pemutihan yang berlaku pada 1 Januari hingga 31 Maret 2025, wajib pajak diberikan fleksibilitas dalam menghitung PPN:

1. Penghitungan PPN

   Untuk barang/jasa selain kategori mewah, wajib pajak dapat memilih diantara dua cara perhitungan, yaitu 12% × DPP atau 11% × DPP (tanpa menggunakan DPP nilai lain). 

2. Kode Faktur Pajak

    Selama masa pemutihan, wajib pajak bebas menggunakan Kode Faktur 01 atau 04 tanpa dikenakan sanksi.

Peraturan Dirjen Pajak No. 1 Tahun 2025: Ketentuan Peralihan

    Perdirjen No. 1 Tahun 2025 memberikan ketentuan peralihan bagi wajib pajak yang belum menyesuaikan sistem aplikasi perusahaan dengan aturan baru. Hal-hal penting dalam peraturan ini, antara lain:

1. Penghitungan DPP

    Wajib pajak diperbolehkan menggunakan 11% × Harga Jual Langsung sebagai DPP, tanpa dikenakan sanksi denda 1% × DPP. Ketentuan ini berlaku hingga 31 Maret 2025.

2. Kode Faktur Pajak

    Selama masa peralihan, wajib pajak dapat memilih antara Kode Faktur 01 atau 04 tanpa dikenakan sanksi.

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan Selama Masa Transisi

Selama masa transisi, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh wajib pajak, yaitu:

1. Faktur Pajak dan Dokumen Tertentu

     Faktur pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya disamakan dengan faktur pajak yang dibuat selama masa transisi (selain barang mewah) harus mencantumkan nilai PPN terutang terbesar, yaitu 12% × DPP atau 11% × DPP (yang seharusnya 12% × (11/12 × harga jual, penggantian, impor)).

2. Keterangan Tambahan

   Dalam faktur pajak, harus dicantumkan keterangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan. Jika wajib pajak memenuhi ketentuan ini, ia tidak akan dikenakan sanksi.

Kelebihan Pemungutan PPN

     Jika terjadi kelebihan pemungutan PPN, ada cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pihak terpungut dapat meminta pengembalian kelebihan pemungutan PPN kepada PKP (Pengusaha Kena Pajak) Penjual. Nantinya, PKP Penjual akan melakukan pembetulan atau penggantian faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya disamakan dengan faktur pajak.

Referensi: 

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2025 tentang Petunjuk Teknis Pembuatan Faktur Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean

❮ ❯

×

Facebook

WhatsApp

X

LinkedIn

Copy Link