Masuk / Daftar
Masuk / Daftar
Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Tetapi, bagi perusahaan, pajak dipandang sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih sehingga perlu dikelola dengan efektif dan efisien. Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai strategi pengelolaan pajak yang tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak (tax planning). Nah, apa itu perencanaan pajak? Yuk kita bahas selengkapnya dalam artikel ini!
Pengertian Perencanaan Pajak
Perencanaan pajak (tax planning) adalah langkah yang dilakukan wajib pajak untuk mengatur aktivitas usaha maupun transaksi keuangan agar beban pajak yang timbul dapat ditekan seminimal mungkin tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Biasanya dilakukan sejak awal sebelum transaksi terjadi. Dalam prakteknya, perencanaan pajak bukan menghindari pajak secara ilegal, namun memanfaatkan celah, fasilitas, dan alternatif yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk mencapai efisiensi pajak sehingga laba setelah pajak perusahaan dapat dimaksimalkan.
Tujuan Perencanaan Pajak
Karakteristik Perencanaan Pajak
Perencanaan pajak yang baik memiliki beberapa karakteristik, antara lain tidak melanggar undang-undang perpajakan, mempunyai tujuan bisnis yang jelas, didukung oleh dokumen dan bukti transaksi yang memadai, dilakukan secara berkesinambungan, serta mempertimbangkan resiko perpajakan di masa depan. Perencanaan pajak berbeda dengan penggelapan pajak (tax evasion). Perencanaan pajak dilakukan secara legal, sedangkan penggelapan pajak melanggar hukum.
Strategi Perencanaan Pajak
1. Memilih Bentuk Biaya yang Dapat Dikurangkan Pajak: Biasanya perusahaan berusaha mengubah biaya yang tidak dapat dikurangkan (non deductible expense) menjadi biaya yang dapat dikurangkan (deductible expense). Contohnya dengan memberi fasilitas kepada karyawan.
2. Pemanfaatan Natura dan Kenikmatan: Natura adalah pemberian dalam bentuk barang atau fasilitas, seperti makan siang, fasilitas kendaraan, rumah dinas, kupon makan, dan sembako. Setelah berlakunya ketentuan terbaru perpajakan di Indonesia, beberapa natura dan kenikmatan tertentu dapat menjadi objek pajak bagi karyawan dan dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Pemilihan antara memberikan gaji tunai atau natura dapat mempengaruhi PPh Pasal 21 karyawan, biaya fiskal perusahaan, dan take home pay karyawan.
Contoh Kasus Natura dan Gaji
Misalnya terdapat dua alternatif kompensasi untuk karyawan lajang (TK/0):
Asumsi:
Penghasilan bruto setahun = 10.000.000 × 12 = Rp 120.000.000
Biaya jabatan = 5% x 120.000.000 = Rp 6.000.000
Penghasilan neto setahun = 120.000.000 - 6.000.000 = Rp 114.000.000
PKP = 114.000.000 ? 54.000.000 = Rp 60.000.000
PPh terutang = 5% × Rp 60.000.000 = Rp 3.000.000
PPh per bulan = 3.000.000 : 12 = Rp 250.000
Take home pay per bulan = 10.000.000 ? 250.000 = Rp 9.750.000
Total manfaat ekonomis = Rp 9.750.000
Jika tunjangan makan diberikan dalam bentuk natura tertentu yang memperoleh perlakuan pajak khusus, maka nilai natura tersebut tidak seluruhnya menjadi objek PPh 21 bagi karyawan.
Penghasilan bruto setahun dari gaji = 7.000.000 × 12 = Rp 84.000.000
Biaya jabatan = 5% x 84.000.000 = Rp 4.200.000
Penghasilan neto setahun = 84.000.000 - 4.200.000 = Rp 79.800.000
PKP = 79.800.000 ? 54.000.000 = Rp 25.800.000
PPh terutang = 5% × 25.800.000 = Rp 1.290.000
PPh per bulan = 1.290.000 : 12 = Rp 107.500
Take home pay per bulan:
Total manfaat ekonomis = Rp 9.892.500
Analisis Perbandingan
Dari ilustrasi di atas, terlihat bahwa alternatif kedua menghasilkan beban PPh lebih rendah karena sebagian kompensasi diberikan dalam bentuk natura makan. Berdasarkan UU HPP dan aturan turunannya seperti PMK Nomor 66 Tahun 2023, makanan dan minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja untuk seluruh pegawai memang dikecualikan dari objek PPh 21. Strategi seperti ini sering digunakan perusahaan sebagai bagian dari perencanaan pajak agar tetap dapat memberi kesejahteraan bagi karyawan, karyawan mendapat manfaat yang lebih besar, dan beban pajak bisa lebih efisien. Tetapi pemberian natura harus tetap memperhatikan ketentuan perpajakan terbaru, karena tidak semua natura mendapat perlakuan pajak yang sama.
Perencanaan pajak adalah bagian penting dalam manajemen perusahaan karena membantu menciptakan efisiensi tanpa melanggar hukum. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah mengatur bentuk kompensasi bagi karyawan, seperti menggunakan natura dan kenikmatan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk benar-benar memahami peraturan perpajakan dan menerapkan perencanaan pajak agar dapat menekan beban pajak dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Untuk lebih lengkapnya materi ini akan dipelajari dalam mata kuliah Aplikasi dan Perencanaan Pajak.
Referensi:
Anasta, Lawe, et al. (2023). MANAJEMEN PAJAK: Teori, Strategi, & Implementasi. Salemba Empat.
Pohan, Chairil Anwar. (2013). MANAJEMEN PERPAJAKAN: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Gramedia Pustaka Utama.
PMK No. 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan.
(Nadine)
X
Populer
